Share

Masa Depan Bersama UNTAN Membangun Negeri

Di tahun 2015, pemerintah, dalam hal  ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), telah  merencanakan dan melakukan banyak perubahan bidang pendidikan melalui  tiga strategi utama dengan program dan kegiatan ikutannya, yakni : (1)  penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan; orang tua mengantarkan anak  pada hari pertama sekolah, penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan  nonkurikuler, masa orientasi peserta didik baru anti perpeloncoan,  pelecehan, dan kekerasan serta belajar bersama maestro;

(2) peningkatan mutu dan akses;  program Indonesia pintar, penilaian tingkat kejujuran ujian nasional  melalui indeks integritas dan Ujian Nasional bukan penentu kelulusan,  penyebaran guru di garis depan Indonesia, efektifitas pengelolaan  kurikulum 2013, penerimaan peserta didik baru online guna menghindari  kolusi, korupsi dan nepotisme; dan (3) efektivitas birokrasi melalui  perbaikan tata kelola dan pelibatan publik; fasilitasi gerakan publik  dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, seleksi terbuka pejabat di  lingkungan Kemendikbud, pembentukan struktur baru dalam Kemendikbud;  Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Direktorat Pembinaan Pendidikan  Keluarga, dan Indonesia sebagai Guest of Honour di Frankfurt Book Fair  2015.

Demikian pula, Kementerian Riset  Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), pemerintah melakukan  banyak terobosan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan  pendidikan tinggi bermutu, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui :  akses, mutu, relevansi, daya saing dan tata kelola sudah mulai  dilaksanakan. 

baca juga : Bersama UNTAN Membangun Negeri

Dua kementerian bidang pendidikan ini  telah berusaha keras melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.  Namun karena banyak dan kompleksnya permasalahan pendidikan di negeri  ini, maka masih banyak persoalan pendidikan yang harus dilaksanakan  secara bertahap, mulai tahun 2016 dan dilanjutkan pada tahun-thun  berikutnya.

Dari pengalaman mengikuti tiga kali  rapat evaluasi pembangunan pendidikan di Indonesia sebulan terakhir  (Desember 2015) ini, dan mengikuti perkembangan masyarakat sekarang ini,  seperti Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016  ini, menghadapi Indonesia emas dengan bermodalkan bonus demokrafi,  penulis mencatat terdapat banyak permasalahan pendidikan di negeri ini  yang segera harus diselesaikan pada tahun 2016 ini, diantaranya ;

Baca Juga :  

PERTAMA, Kebijakan pemerintah  melibatkan keluarga dalam proses pendidikan (pendidikan informal)  merupakan sesuatu yang baru dan penting di negeri. Karena pentingnya  kebijakan tersebut, maka penulis ingatkan agar peran dan fungsi keluarga  ditempatkan pada posisi yang baik dan benar sebagai institusi  pendidikan informal. Kekhawatiran penulis, keterlibatan keluarga dalam  proses pendidikan hanya sebatas suplement bagi pendidikan formal  sebagaimana yang terjadi selama ini. Setiap anak semestinya memperoleh  30 persen bobot pembelajaran informal, Dengan kata lain, saat mereka  berada di rumahnya tidak boleh lagi disibukkan dengan pekerjaan rumah  mengenai pelajarannya di sekolah yang diberikan oleh pihak guru dan  sekolahnya. Ketuntasan pembelajaran harus diselesaikan di sekolah itu  juga, jangan dibawa lagi ke rumah.

KEDUA, implementasi kurikulum 2013  tidak sebatas bicara tentang isi (content atau subject matter) saja,  melainkan juga memperhatikan unsur strategi dan metode pembelajaran yang  menurut para ahli pembelajaran jauh lebih penting. Melalui kurikulum 13  ini, peserta didik belajar dalam suasana menyenangkan guna menumbuhkan  kemampuan asosiasi, bertanya, mengamati, mengeksprimentasi, dan  membangun jejaringan.

KETIGA, akreditasi sekolah atau  madrasah dan perguruan tinggi sebagai bukti kelayakan sebuah institusi  dan program harus diyakini dan diamalkan sebagai pilar mutu  penyelenggaraan pendidikan. Peringkat akreditasi yang masih sangat  rendah, bahkan tidak terakreditasi harus menjadi perhatian serius semua  stakeholder pendidikan, terutama bagi pemerintah dan pemerintah daerah,  khususnya beberapa pemerintah kabupaten atau kota di Kalimantan Barat  yang sangat kurang peduli terhadap akreditasi sekolah atau madrasah  selama ini, padahal peraturan dan perundang-undangan mengenai  kewajibannya sudah ada.

KEEMPAT, kualifikasi, akreditasi  harus ditingkatkan dan distribusi guru tersebar merata. Rendahnya  peringkat akreditasi sekolah dan perguruan tinggi selama ini disumbang  oleh kurangnya tenaga pendidik, rendahnya kualifikasi dan kompetensi  guru dan dosen.

Berdasarkan data tahun 2014, guru di  Kalimantan Barat yang belum memenuhi kualifikasi akademik (sarjana)  sebesar 46%. Dan kompetensi guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun  2015 lalu di bawah rata-rata nasional, yakni 5,5.

Terkait rendahnya kualifikasi dan  kompetensi guru di Indonesia ini, pemerintah di tahun 2016 antara lain  melalui perbaikan hulunya, yakni melaksanakan program “Revitalisasi  Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)” dan pembinaan guru dalam  jabatan secara terus menerus didasarkan pada klasifikasi atau peringkat  hasil UKG.

KELIMA, setelah ditetapkan berlakunya  UU RI No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadi alih  kewenangan penyelenggaraan sekolah menengah (SMA dan SMK) dari kabupaten  atau kota ke provinsi, maka di tahun 2016 ini, alih kewenangan tersebut  harus berjalan efektif.

KEENAM, jika di tahun 2015, prioritas  pembangunan pendidikan tinggi adalah akses atau peningkatan Angka  Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT), setelah itu baru mutu,  relevansi, daya saing dan tata kelola. Di tahun 2016, prioritas  pembangunan pendidikan tinggi mengalami pergeseran, yang dulunya (2015)  prioritas pada akses bergeser pada mutu, diikuti akses, relevansi, daya  saing dan tata kelola.

Oleh karena itu, tema besar  pendidikan tinggi di Indonesia adalah “Pendidikan Tinggi Bermutu”.  Budaya dan penjaminan mutu, baik secara internal maupun eksternal  harus  ditumbuh kembangkan. Sebaliknya, pendidikan tinggi tidak bermutu  didorong dan dibina agar bermutu. Sementara perguruan tinggi ilegal dan  abal-abal harus dimusnahkan dari muka bumi dan pihak atau oknun  penyelenggara pendidikan tinggi tersebut diambil tindakan tegas  sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dan  riset di perguruan tinggi didorong ke arah inovasi berdaya saing tinggi,  tidak sebatas untuk menghasil jurnal skala nasional dan internasional  yang menjadi momok selama ini.

KETUJUH, pendidikan terbaik dari yang  terbaik adalah pendidikan terbaik oleh dan untuk semua. Oleh karena  itu, keterlibatan publik dalam pembangunan pendidikan menjadi penting.  Tahun 2016, gerakan melibatkan publik dalam proses pembangunan  pendidikan harus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, seperti  gerakan “Ayo Sekolah” yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten  Sambas selama ini.

KEDELAPAN, implementasi revolusi  mental di semua jenjang dan jenis pendidikan wajib dilaksanakan guna  menghasilkan generasi yang mandiri, berdaulat dan berkpribadian. Adapun  implementasi revolusi mental dan bela negara di lembaga pendidikan harus  didasarkan pada hakikat dan misi lembaga pendidikan, bukan hakikat dan  misi lembaga lain. Misalnya, implementasi revolusi mental dan bela  negara di perguruan tinggi berbasis “Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni :  mendidik dengan keteladanan, meneliti dengan kejujuran, dan mengabdi  dengan keikhlasan.

KESEMBILAN, keberhasilan pembangunan  pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konsensus politik. Namun, jika  salah memposisikan politik di dunia pendidikan (intervensi politk di  dunia pendidikan), maka yang terjadi adalah kegaduhan dunia pendidikan  yang tidak boleh lagi terjadi di tahun 2016 dan di masa-masa yang akan  datang.

Oleh : Dr Aswandi

Do you also want to write and share stories?

With Poptype it is easy to create beautiful stories and share them to your social networks.